Editor : Kang Upi
KENDARI – Pemerintah Kabupaten Konawe terus meningkatkan pengawasan dalam tata kelola pemerintahan mulai dari level atas hingga ke akar rumput, untuk menjamin terlaksananya program kerja.
Pengawasan yang ini, dilakukan untuk memastikan berjalannya visi misi kepemimpinan Kery Saiful Konggoasa (KSK) dan Gusli Topan Sabara (GTS) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Konawe.
Diungkapkan Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara, dirinya intens melakukan pengawasan sesuai amanah UU, serta menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala pemerintahan.
Gusli menuturkan, dalam melakukan pengawasan dirinya menerapkan paradigma baru, yakni tidak hanya output dan income, tetapi juga harus ada benefit dan impac positif buat masyarakat.
“Jadi bukan hanya hasil, membangun itu harus ada manfaat dan dampak positif buat masyarakat, jadi itu yang paling penting harus ada benefit dan impac,” kata Gusli.
Ia juga menjelaskan, untuk menjamin kualitas pembangunan dibutuhkan pengawasan. Sebab, kata Gusli, jika pembangunan tidak diawasi maka hasilnya tidak maksimal. Untuk itu Pemda meningkatkan pengawasan pembangunan yang menggunakan APBD.
Baca Juga :
- Pemprov dan DPRD Paripurnakan HUT Sultra ke-60
- Wakili Pj Gubernur, Sekda Sultra Paparkan Tiga Kunci Sukses Otoda dari Kemendagri
- Keciprat Dana Pusat Rp 29 Miliar, Pj Bupati Konawe akan Fokus Tiga Program Pembangunan, Bangun Jalan Dari Kasipute Tembus Bandara HO
- LIRA Sultra Tantang Kejati Usut Proyek Pembangunan Stadion Lakidende yang Diduga Mangkrak
- Usai Terima Penghargaan dari Jokowi, KSK Klaim Didukung Surya Paloh dan Partai Pemenang Pilpres untuk Maju Cagub Sultra
- Status Kinerja Tinggi, Hanya Kery Satu-satunya Mantan Bupati di Sulawesi yang Turut Raih Penghargaan dari Presiden Jokowi
“Jadi kelemahan kita dalam pengawasan pembangunan saat ini kita reduksi, hal ini khususunya untuk proyek – proyek pembangunan yang menggunakan APBD,” jelasnya.
Gusli juga menjelaskan, dalam proses pengawasan yang dilakukannya, dirinya juga bersinergi dengan Tim Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kejaksaan Negeri Konawe.
“Sehingga pengawasan dan khususnya pelaporan keuangan dan fisik betul-betul bisa terawasi, olehnya itu saat ini semua pembangunan yang didanai dengan APBD berjalan sebagaimana diharapkan,” pungkasnya.