Editor: Taya
KENDARI – Tingkat kelahiran Total Fertility Rate (TFR) Konawe Utara saat ini tercatat pada angka 2,7 atau lebih tinggi dari TFR nasional yang berada pada angka 2,1.
Bupati Konawe Utara, Dr.Ir.H. Ruksamin, ST.,M.Si, IPM, ASEAN Eng. menjelaskan pihaknya berkomitmen akan menurunkan TFR tersebut dibawah 2,7 dengan menggalakan penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Pendewasaan Usia Perkawinan. Demikian disampaikan saat menjadi pembicara dalam rapat koordinasi (rakorda) Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2019 di Kendari, Kamis (21/3/2019).
Baca Juga :
- Gubernur Sultra Tinjau dan Atasi Banjir Konawe
- Sekda Sultra Tinjau Dampak Banjir Konut
- Kapolda Sultra Gelar Safari Ramadan di Konawe Utara
- Brigjen TNI Tri Saktiyono Tutup TMMD Ke-121 Kodim 1430/Konut
- Tarian Adat Suku Tolaki Meriahkan Upacara Penutupan TMMD Ke-121
- Satgas TMMD Ke-121 Serahkan Paket Sembako kepada Puluhan Kepala Keluarga Tak Mampu
“Untuk menunjang keberhasilan program KB di Konawe Utara pemerintah telah mengalokasikan anggaran tahun ini sebesar Rp 21 miliar lebih,” jelasnya.
Alumni 1992 Jurusan Teknik Kimia FTI UMI Makassar ini merinci, dukungan anggaran untuk keberhasilan program KB di daerahnya meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 18.648.880.812 menjadi Rp. 21.009.324.352 yang terdiri dari belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 1.674.246.352 dan belanja langsung yang meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 607.160.000, Belanja Barang dan Jasa Rp. 17.112.068.000 serta belanja modal sebesar Rp. 1.615.850.000.
“Aspek koordinasi program dan aspek koordinasi lintas sektor, dengan melibatkan tenaga pengelola KB dalam Musrembang terus kami laksanakan,” katanya.
Ruksamin memaparkan selain dukungan anggaran pihaknya juga melakukan percepatan pencapaian akseptor KB melalui program Jumat Barokah.
“Kegiatan ini dibentuk dengan memberdayakan seluruh satuan kerja pemerintah kabupaten untuk bertemu langsung kepada masyarakat pada hari jumat setiap bulan dengan membawa program masing-masing, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat melakukan Pelayanan KB gratis dan pembinaan poktan-poktan kepada masyarakat,” paparnya.
Baca Juga :
- Peringati Hari Kartini, Mahasiswa dari HMPS UHO Gelar Seminar
- DPP LAT Sultra Buka Pendaftaran Balon Ketua
- Lembaga organisasi Tamalaki Pobende Wonua Sultra Lakukan Kegiatan Pengkaderan/ Diksar yang ke 23
- Gubernur ASR Jawab hasil Pansus LKPJ DPRD Sultra di Rapat Paripurna
- Bupati Yusran Pimpin Langsung Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa Sekabupaten Konawe
- KONI Siap Mengharumkan Nama Kendari di HUT Sultra ke 61 di Kolaka
Pada aspek penggerakan, lanjut penerima sertifikat internasional ASEAN ini, pihaknya meningkatan biaya operasional bagi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub PPKBD.
Untuk diketahui, TFR adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Kegunaannya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.
