BREAKING NEWSHEADLINE NEWSHUKUM & KRIMINALINDONESIAJAKARTANASIONALNEWSPEMERINTAHANPEMPROVPERISTIWAPOLDA SULTRAPOLISIPROV SULTRASOSOKSULTRA

VIRAL! Langgar Disiplin ASN, KADIS PARIWISATA SULTRA KENA TEGUR OMBUDSMAN! Akun TikTok Waleed bersuara Dinilai Penuh Ujaran Kebencian!

×

VIRAL! Langgar Disiplin ASN, KADIS PARIWISATA SULTRA KENA TEGUR OMBUDSMAN! Akun TikTok Waleed bersuara Dinilai Penuh Ujaran Kebencian!

Sebarkan artikel ini

VIRAL! Langgar Disiplin ASN, KADIS PARIWISATA SULTRA KENA TEGUR OMBUDSMAN! Akun TikTok Waleed bersuara Dinilai Penuh Ujaran Kebencian!

KENDARI, Mediakendari.com – Kantor Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Tenggara (ORI Sultra) memberikan peringatan keras kepada Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Ridwan Badallah.

Peringatan itu disampaikan setelah Ombudsman menemukan banyak konten ujaran kebencian yang dilakukan Ridwan Badallah di akun TikTok pribadinya, waleed#bersuara.

Ujaran kebencian itu disampaikan merespons sejumlah kritikan masyarakat ataupun Anggota DPR RI Ridwan Bae terhadap Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR).

Kepala ORI Sultra, Mastri Susilo, mengatakan, sekalipun menggunakan akun pribadi, sebagai pejabat level Pimpinan Tinggi Pratama, Ridwan Badallah terikat asas kode etik dan kode perilaku ASN dalam bermedia sosial.

“Tentunya ini diatur di dalam tata aturan perundang-undangan ASN, dalam hal ini Undang-Undang ASN ataupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN,” beber Mastri Susilo, saat di hubungi mediakendari.com, Selas (2/11/2026).

Selain itu, tambah Mastri, Kementerian PAN-RB juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 yang mengatur seorang ASN melakukan publikasi di media sosial.

Dalam surat itu, ASN dilarang keras menyebarkan hoaks, fitnah, provokasi, radikalisme dan ujaran kebencian.

“Dalam konteks ini, ujaran kebencian cukup banyak, contoh-contoh bahasa yang mengarah pada ujaran kebencian membuat orang tersinggung dan sebagainya. Ini yang harus jadi perhatian apapun jabatannya, apalagi yang bersangkutan sebagai eselon 2,” tegas Mastri.

Memang, kata Mastri, perilaku Ridwan Badallah bukan maladministrasi pelayanan publik, namun berpotensi maladministrasi perilaku dalam pelayanan publik.

“Ketika melakukan pernyataan-pernyataan yang mengarah pada ujaran kebencian, dalam konteks Ombudsman itu berpotensi perilaku yang tidak patut,” jelas Mastri.

Ombudsman bilang Ridwan Badallah sudah pasti melanggar perilakunya yang berpotensi melanggar etika perilaku ASN dalam pelayanan publik.

Dalam merespons kritik DPR ataupun masyarakat kepada Gubernur Sultra, Mastri menuturkan, semestinya pihak yang melakukan klarifikasi dan penjelasan adalah Kadis Kominfo sebagai juru bicara Pemprov Sultra, bukan Kadis Pariwisata.

“Ketika diambil alih oleh pejabat publik yang lain, potensi maladministrasi itu bisa muncul,” jelas Mastri.

Jadi, menurut Ombudsman, ada 2 masalah di sini:

1. Isi kontennya  – diduga mengandung ujaran kebencian, bikin orang tersinggung.
2. Yang menyampaikan – bukan tupoksinya. Klarifikasi soal Gubernur itu tupoksi juru bicara / Kadis Kominfo, bukan Kadis Pariwisata.

TUPOKSI PARIWISATA DILANGGAR?

Selanjutnya adalah masalah kepatuhan terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Tupoksi sebagai Dinas Pariwisata adalah, menurut Mastri, mempublikasikan terkait kegiatan kepariwisataan.

Bukan menyerang balik kritikus Gubernur di TikTok.

“Tupoksi sebagai Dinas Pariwisata adalah mempublikasikan terkait kegiatan kepariwisataan,” ujar Mastri.

Pertanyaannya, kalau Kadis Pariwisata sibuk membela Gubernur di TikTok dengan bahasa yang dinilai ujaran kebencian, kapan dia mempublikasikan wisata Sultra? Kapan dia mempromosikan Toronipa, Labengki, Wakatobi, dan destinasi lainnya?

APA KATA ATURAN ASN?

Mediakendari.com merangkum 3 aturan yang disinggung Ombudsman:

– UU ASN – ASN wajib taat kode etik dan kode perilaku, termasuk di media sosial.
– PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN – ASN yang melanggar disiplin bisa dikenai hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat.
– SE MenPAN-RB Nomor 137 Tahun 2018 – ASN dilarang menyebarkan hoaks, fitnah, provokasi, radikalisme, dan ujaran kebencian di media sosial.

Peringatan keras dari Ombudsman ini bukan hukuman disiplin, tapi sinyal awal agar yang bersangkutan menghentikan perilaku tersebut, dan agar Gubernur Sultra sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menindaklanjuti sesuai aturan.

Hingga berita ini diturunkan, Mediakendari.com masih berupaya mengkonfirmasi kepada Kadis Pariwisata Sultra Ridwan Badallah, Gubernur Sultra ASR, dan Kadis Kominfo Sultra terkait peringatan keras Ombudsman Sultra tersebut.

Laporan : Tim Redaksi