Redaksi
KENDARI – Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa mengaku telah mengadukan persoalan PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) ke Presiden Joko Widodo, saat kunjungan kerja di Kota Kendari beberapa waktu lalu.
Persoalan tersebut yakni terkait tunggakan perusahaan tambang yang berkedudukan di Kecamatan Morosi, atas sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan ke daerah.
Menurut Kery,dirinya bahkan telah menyampaikan rencana pengusiran Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok yang bekerja di perusahaan tersebut ke Presiden.
Baca Juga :
- Produksi Sabu Secara Mandiri Skala Rumahan, Pria Asal Konawe Diamankan Petugas Direktorat Reserse Narkoba
- BULOG Gerak Cepat Tertibkan Penyaluran Beras SPHP, Bentuk Satgas Khusus dan Perkuat Pengawasan Nasional!
- Audiensi Warga Amberi vs PLN Nusantara Power Tidak Temui Titik Terang, Wabup Konawe: Jika Warga Menolak, Perusahaan Harus Angkat Kaki
- Ampuh Sultra Harapkan Pemilik IUP Tak Salah Gunakan Kepmen ESDM 365 untuk Monopoli Jasa Pertambangan
- BULOG Cetak Rekor Sejarah, Pengadaan Beras Tembus 4 Juta Ton
- Gagas Sampara Raya Cup I, Doktor Suryadi : Wadah Silaturahmi 8 Kecamatan dan Cetak Bibit Unggul Sepak Bola Konawe
“Presiden minta supaya jangan ada pengusiran TKA, karena perusahaan ini akan jadi masa depan Indonesia,” kata Kery, mengulang pernyataan Jokowi.
Diungkapkan Kery saat memandu rombongan Forkopimda ketika mengunjungi stan pameran kecamatan morosi di Expo Konawe Gemilang dalam rangka HUT Konawe ke-59, bahwa dirinya juga sudah meminta solusi soal “Jatah” Pemda di perusahaan tersebut.
Kery yang akrab dengan julukan KSK dari singkatan namanya ini mengungkapkan, bahwa Presiden sudah menyampaikan nantinya Konawe akan diberikan porsi khususnya.
“Soal pendapatan daerah, Jokowi bilang nanti Konawe akan dapat bagian khusus,” ungkap Kery, kembali mengulang pernyataan Presiden.
Baca Juga :
- Ketua Koperasi GMU Kolut Desak Menteri ESDM: Jangan Setujui Tambang yang Buang IUJP Lokal
- DISEROBOT! Kontraktor “D” Diduga Kuasai Lahan SPK PT Oheo di IUP PT Cinta Jaya Konawe Utara, Terancam Dilapor di Polda
- BABAK BARU! Bareskrim Jadikan Putusan MK-MA Referensi Usut Aduan Ijazah Wapres Gibran
- Gelar Subuh Keliling di Poasia, Kapolda Himawan Perkuat Silaturahmi dan Sampaikan Pesan Kamtibmas
- JANGGAL, 7 IUP Baru Tiba-Tiba Muncul di Konawe Utara, Kejagung Diminta Selidiki – Langgar Moratorium.
- Ketua HIPTI Sultra Desak Satgas PKH Kejagung Jalankan Hukum Paralel, Selamatkan Ekonomi Rakyat
Ia juga menjelaskan, bahwa untuk kebijakan Presiden tersebut nampaknya langsung ditindaklanjuti pihak PT VDNI. Pasalnya, Kery menyebut dirinya telah bertemu utusan perusahaan, yang datang untuk mengkonfirmasi sejumlah kewajiban perusahaan yang harus ditunaikan ke Pemda.
“Saya sudah terima utusannya itu, yang sudah bertanya juga soal apa – apa saja kewajiban yang harus dibayarkan,” pungkasnya.
