Redaksi
KENDARI – Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa mengaku telah mengadukan persoalan PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) ke Presiden Joko Widodo, saat kunjungan kerja di Kota Kendari beberapa waktu lalu.
Persoalan tersebut yakni terkait tunggakan perusahaan tambang yang berkedudukan di Kecamatan Morosi, atas sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan ke daerah.
Menurut Kery,dirinya bahkan telah menyampaikan rencana pengusiran Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok yang bekerja di perusahaan tersebut ke Presiden.
Baca Juga :
- 11 TAHUN TAK DIBAYAR! KUASA HUKUM KELUARGA LAMOKUNI TUNTUT PERUSAHAAN KEMBALIKAN LAHAN PLASMA 35%
- Plt Lurah Toronipa Sebut Ada “Pungli” di Pos PAD Pariwisata Konawe, Hasilkan Rp 4 Hingga 5 Juta oleh Warga pada Malam Hari
- TEGAS! Pimpinan BULOG Unaaha Hendra Dionisius: Beras Banpang Tidak Layak Kami Ganti 2×24 Jam
- Pemilik Lahan Pertanyakan Status Pengelolaan Wisata Toronipa, SK Lurah Disebut Upaya Menertibkan Pengelolaan
- Program Makan Bergizi Gratis Nasional Gagal Kontrol Kualitas, Temuan Batu di Konawe Jadi Bukti Sorotan!
- Tunjukan Komitmennya Kawal Hak Masyarakat Adat, SATGAS Kedaulatan Sumber Daya DPP LAT Sultra Surati PT SCM Routa
“Presiden minta supaya jangan ada pengusiran TKA, karena perusahaan ini akan jadi masa depan Indonesia,” kata Kery, mengulang pernyataan Jokowi.
Diungkapkan Kery saat memandu rombongan Forkopimda ketika mengunjungi stan pameran kecamatan morosi di Expo Konawe Gemilang dalam rangka HUT Konawe ke-59, bahwa dirinya juga sudah meminta solusi soal “Jatah” Pemda di perusahaan tersebut.
Kery yang akrab dengan julukan KSK dari singkatan namanya ini mengungkapkan, bahwa Presiden sudah menyampaikan nantinya Konawe akan diberikan porsi khususnya.
“Soal pendapatan daerah, Jokowi bilang nanti Konawe akan dapat bagian khusus,” ungkap Kery, kembali mengulang pernyataan Presiden.
Baca Juga :
- 11 TAHUN TAK DIBAYAR! KUASA HUKUM KELUARGA LAMOKUNI TUNTUT PERUSAHAAN KEMBALIKAN LAHAN PLASMA 35%
- TEGAS! Pimpinan BULOG Unaaha Hendra Dionisius: Beras Banpang Tidak Layak Kami Ganti 2×24 Jam
- Pakai Busana Adat saat HUT IKWI ke 65, IKWI Sultra Masuk Juara
- BREAKING: ADV ASPIN S.H., M.H BANTAH KERAS PT SJAP “PLASMA 20% SEJAK 2023 TIDAK PERNAH SAMPAI KE WARGA WAWOONE!
- Usai Live Program Jaksa Menjawab, Komisaris MEK TV Berikan Sertifikat Penghargaan ke Jaksa Kejari Muna
- ASR: Tambang Boleh Tapi Harus Bertanggung Jawab
Ia juga menjelaskan, bahwa untuk kebijakan Presiden tersebut nampaknya langsung ditindaklanjuti pihak PT VDNI. Pasalnya, Kery menyebut dirinya telah bertemu utusan perusahaan, yang datang untuk mengkonfirmasi sejumlah kewajiban perusahaan yang harus ditunaikan ke Pemda.
“Saya sudah terima utusannya itu, yang sudah bertanya juga soal apa – apa saja kewajiban yang harus dibayarkan,” pungkasnya.
