Reporter : Mumun
Editor : Def
WANGGUDU – Sekretaris Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra), Safrin, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk segera mencari solusi terbaik terkait status dermaga Tinobu di Kecamatan Lasolo yang saat ini masih berstatus aset milik Kabupaten Konawe.
Menurut politisi Golkar ini, setiap pembahasan anggaran dirinya selalu mendorong untuk dilakukan proses pembangunan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Konut. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena status dermaga Tinobu belum menjadi sepenuhnya milik Pemkab Konut.
“Setiap pembahasan anggaran selalu saya sampaikan. Hanya persoalannya itu Aset Konawe. Makanya saya minta agar segera dicari solusi supaya segera dibenahi dan diperbaiki, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Safrin melalui sambungan WhatsApp, Senin (11/03/2019).
Baca Juga :
- Kejari Konawe Gelar Penilaian Barang Rampasan Ore Nikel Hasil Tambang Ilegal di Konut
- Kapolda Sultra Ajak Wujudkan Lingkungan Aman dan Ramah Anak pada Peringatan Hari Anak Nasional 2026
- Konsorsium Driver Sultra Surati Gubernur, Ini Materi Pengaduannya
- Konsorsium Aktivis di Konawe sebut KPK RI tidak Punya Taring Usut 8 Proyek Diduga Mengalami Kerugian Negara Pantastis?
- Buka Turnamen Kapolda Sultra Cup Basketball Competition 2026, Himawan Bayu Aji : Wadah Lahirkan Bibit Atlet Berprestasi
- Silaturahmi ke Lanud Halu Oleo, Polda Sultra Perkuat Soliditas
Soal adanya informasi dari nelayan sekitar jika mereka dibebani membayar retribusi sebesar Rp 100 ribu per bulannya. Kata Safrin, hal tersebut tidak dapat dilakukan dan jika itu terjadi maka hal tersebut masuk kategori pungutan liar.
“Yang jelasnya tidak bisa dilakukan pungutan kalau tidak ada regulasi. Lagian juga tidak ada fasilitas yang memadai. Bila ada pungutan itu sifatnya liar,” tutupnya. (B)
