Editor : Kang Upi
KENDARI – Puluhan jurnalis dari sejumlah media masa baik elektronik maupun daring, mengikuti workshop ‘Peliputan Pasca Pemilu Legislatif dan Presiden oleh Media’ yang digelar Dewan Pers, Kamis (25/7/2019).
Worksop ini menghadirkan pemateri Asep Setiawan dan Jamalul Insan dari Dewan Pers yang membawakan materi tentang ‘Peliputan Pilkada 2020, Belajar dari Peliputan Pemilu 2019’.
Turut dihadirkan sebagai narasumber, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib yang membawakan materi tentang ‘Peran Pers Dalam Pemberitaan Pasca Pemilu 2019 Dalam Menjaga Keutuhan dan Kesetabilan Sosial Menuju Pilkada 2020’.
Anggota Dewan Pers, Jamalul Insan menjelaskan suksesnya pelaksanaan Pemilu tidak hanya ketika selesainya pelaksana Pemilu, tetapi hasilnya tetap harus dikawal oleh Pers.
BACA JUGA :
- Program Makan Bergizi Gratis Nasional Gagal Kontrol Kualitas, Temuan Batu di Konawe Jadi Bukti Sorotan!
- Ini Lima Program Strategis KORMI Sultra saat Audiens ke DPRD
- Kapolri Tutup E Sports Kapolri Cup 2026, Generasi Muda Diajak Jadi Duta Kantibmas
- Gegara Disorot Anggaran Rp 1,9 M, Proyek Tak Sesuasi Spesifikasi, Kajari Konawe Minta Pekerjaan Dihentikan Sementara
- Sultra Maimo 2026 di Kendari Berakhir 9 Agustus
- Peringati Hari Lahir Kejaksaan Tahun 2026, Asintel Kejati Sultra : Ada Tauziah Ustad Das’ad Latif sampai Adhyaksa Run
“Karena itu kita mengajak kawan-kawan jurnalis untuk mengikuti worksop ini, agar kedepan apa yang dipilih oleh rakyat, baik di tingkat DPRD, maupun Pusat dan Presiden kita bisa kawal,” kata Jamalul.
Jamalul berharap, dengan workshop ini insan pers dapat bersineri untuk mangawal hasil Pemilu, khususnya janji – janji penguasa yang disampaikan saat kampanye Pemilu.
“Sehingga hasil Pemilu, bukan hanya sukses dari segi hasil pelaksanaan tapi juga membawa hasil positif yang dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Dalam workshop ini, kata Jamalul, ditekankan agar para jurnalis senantiasa mengawal mereka yang telah terpilih di Pemilu, untuk memberikan informasi bagi publik tentang program atau kebijakan apa yang akan mereka lakukan.
“Jadi tidak cukup hanya menulis dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, tetapi tetap mengawal apa yang akan dilakukan mereka yang telah dipilih rakyat dalam Pemilu,” pungkasnya.
