Reporter: Kardin
Editor: La Ode Adnan Irham
KENDARI – 500an demonstran yang tergabung dalam Front Rakyat Sultra Bersatu (Forsub), menggelar unjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Pertanahan. Aksi yang dilakukan di Kantor Wilayah Pertanahan Sultra, Selasa (24/09/2019) itu dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN) tahun 2019.
Massa menilai, RUU Pertanahan yang tengah dibahas DPR saat ini tidak partisipatif, liberal dan anti rakyat serta dianggap mengebiri UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960. Sehingga harus dibatalkan.
Jenderal Lapangan Aksi, Wiwin Irawan meminta Pemprov dan DPRD Sultra segera mengevaluasi pelaksanaan reforma agraria dan berbagai macam investasi yang melahirkan konflik agraria.
Baca Juga:
- Dirlantas Polda Sultra Ikuti Rapat Anev Program Quick Wins Transformasi Polri
- Siswi Tunarungu SLBN 2 Kendari Lukis Wajah Gubernur Sultra sebagai Hadiah Ulang Tahun
- Ditlantas Polda Sultra Gelar Live Report Traffic Update Bersama RRI Kendari
- Pemprov Sultra Salurkan TPG, THR, dan Gaji ke-13 Rp63 Miliar untuk 8 Ribu Guru
- Patroli Subuh Ditlantas Polda Sultra di Kendari, Pengendara Diedukasi dan Pelanggaran Ditegur
- Gubernur Sultra Dorong Pembangunan Gedung Baru RSUD Bahteramas dan Pengadaan Ambulans Laut
“Karena itu sangat merusak ekologis, pangan lokal kita serta adanya diskriminasi. Pemerintah juga harus mereview berbagai perizinan pertambangan maupun perkebunan yang bermasalah,” urainya.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Pertanahan Sultra, Kalvyn Andar Sembiring mengatakan, pihaknya akan mengirimkan pernyataan tuntutan massa aksi ke pemerintah pusat untuk dijadikan bahan pertimbangan.
“Saya yakin apa yang disuarakan di sini, pasti disuarakan juga di daerah lain. Saya akan kirimkan ke Jakarta sebagai bahan pertimbangan,” jelas Kalvyn di hadapan massa aksi.
