GERAK Sultra Sebut Kadis Kominfo dan Pariwisata “Plasbak ke Belakang saat Debat Kandidat Calon Gubernur”, Disitu Keterlibatan Gubernur ASR dalam Pusaran PT TMS
KENDARI, Mediakendari.com – Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menyoroti polemik PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana.
GERAK Sultra mempertanyakan keterlibatan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sultra dalam memberikan penjelasan terkait PT TMS, termasuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo),.Andi Syahrir serta Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Ridwan Badalla.
Ketua GERAK Sultra, Wiwin Saputra, menyebut sikap tersebut sebagai “plasbak ke belakang”, lantaran menurutnya pejabat pemerintah justru tampil memberikan penjelasan yang berkaitan dengan perusahaan istri Gubernur Sultra, Andi Sumanggerukka.
“Kenapa Kadis Kominfo dan Kadis Pariwisata harus ikut menjelaskan persoalan PT TMS? Ini perusahaan swasta. Kalau ada persoalan korporasi, seharusnya perusahaan yang memberikan klarifikasi,” kata Wiwin, Jumat (11/9).
Menurut Wiwin, persoalan tersebut menjadi semakin menarik karena nama Gubernur Sultra Andi Sumangerukka ikut terseret dalam perdebatan publik mengenai PT TMS.
Ia mengatakan, keterkaitan nama gubernur dengan PT TMS bukan semata-mata muncul dari pihak lain, tetapi juga pernah disebut sendiri oleh Andi Sumangerukka dalam momentum debat kandidat calon gubernur.
“Kenapa sekarang orang mempertanyakan hubungan Gubernur dengan TMS? Karena nama PT TMS sendiri pernah disebut oleh Andi Sumangerukka saat debat kandidat calon gubernur. Bahkan ada pembicaraan mengenai pengelolaan CSR,” ujar Wiwin.
Bagi GERAK Sultra, pernyataan tersebut menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Jangan kemudian ketika publik mempertanyakan TMS, justru pejabat pemerintah yang tampil menjelaskan dan membela perusahaan. Kalau memang tidak ada hubungan, sederhana saja, biarkan PT TMS sendiri yang menjawab,” tegasnya.
Minta Pemprov Buka Terang Soal CSR
Wiwin juga meminta Pemerintah Provinsi Sultra memberikan penjelasan secara terbuka mengenai konteks pernyataan Andi Sumangerukka terkait pengelolaan CSR PT TMS.
Menurutnya, publik berhak mengetahui apakah pembicaraan tersebut hanya sebatas komitmen program sosial perusahaan atau terdapat bentuk keterlibatan lain antara pemerintah daerah dengan perusahaan.
“Kalau memang pernah dibicarakan dalam debat kandidat, apa konteksnya? Bagaimana pengelolaan CSR yang dimaksud? Siapa yang mengelola dan untuk kepentingan siapa? Ini yang harus dijelaskan,” katanya.
GERAK Sultra menilai transparansi diperlukan agar tidak muncul persepsi bahwa pemerintah daerah menggunakan perangkat pemerintahan untuk memberikan pembelaan terhadap perusahaan tertentu.
Wiwin menegaskan, pihaknya tidak sedang menyimpulkan adanya hubungan khusus antara Gubernur Sultra dengan PT TMS. Namun, menurutnya, sejumlah pernyataan dan langkah pejabat pemerintah justru menimbulkan pertanyaan publik yang perlu dijawab secara terbuka.
“Jangan sampai semakin dijelaskan, justru semakin banyak pertanyaan yang muncul. Kalau memang tidak ada apa-apa, buka saja semuanya secara transparan,” pungkasnya.
Liputan : Tim Redaksi
