Reporter: Ruslan
Editor : Taya
KENDARI – Polemik pengisian jabatan Wakil Walikota (Wawali) Kendari hingga kini belum ada nama yang direkomendasikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari untuk diparipurnakan. Sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan Forum Rakyat Peduli Demokrasi (FRPD) kini mulai mendesak Walikota Kendari, Sulkarnain Kadir agar segera menentukan pendampingnya.
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Awaludin Ma’ruf mengatakan, secara normatif pengisian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 176 terutama pada ayat 1 dan 2 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan
Bupati.
Klausul tersebut, kata Awaludin, memberikan isyarat mengenai mekanismenya. Partai Politik atau gabungan partai politik mengusulkan kepada Walikota dua bakal calon Wakil Walikota kemudian Walikota mengusulkan kepada DPRD untuk diparipurnakan.
Berdasarkan basis normatif seperti itulah seharusnya cara pandang polemik perihal pengisian Wakil Walikota Kendari. Kata dia, jika dicermati, UU tersebut tidak secara benderang menyebutkan tahapan, batasan dan sanksi jika UU ini tidak dipenuhi.
“Ini merupakan celah tersendiri. Hal tersebut tetap tidak dapat dijadikan justifikasi untuk memaksa Walikota Kendari untuk mensegerakan, sebab ini berpulang pada proses politik pada masing-masing partai dan atau gabungan partai tersebut,” jelasnya kepada mediakendari.com, Sabtu (11/5/2019).
Menurut Awaludin, tidak tepat jika menyasar Sulkarnain untuk mendesak memilih pendampingnya. Ia mengingatkan kekosongan Wakil Walikota merupakan rangkaian panjang dari proses dan sanksi hukum yang menjerat Adriatma Dwi Putra (ADP) selaku Walikota Kendari sebelumnya yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Baca Juga :
- Quick Wins Kapolri, Polda Sultra Edukasi Bahaya Judi Online dan Penipuan Digital di SMAN 5 Kendari
- Komisaris MEK TV Serahkan Penghargaan kepada Kasi PAPBB Kejari Konawe usai Live Bahas Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti
- Gempar NASIONAL, Projo: Gibran Mundur dari Wapres, Surat Pengunduran Sudah Diserahkan ke Prabowo di Halim, Istana Belum Bicara
- REKOR BURUK! Baru Di Era ASR, Komisi Informasi Sultra Kosong Total! UU KIP Dilanggar, Hak Rakyat Dimatikan
- KI SULTRA LUMPUH, Kekosongan Komisioner Berlarut, Kadis Kominfo Andi Syahrir Pilih Bungkam, Siapa yang Pakai Sisa Anggaran, Rakyat Mau Minta Informasi ke Siapa?
- Kuras APBD Miliaran Rupiah untuk Pameran Inovasi, HAM KONAWE Laporkan Bupati dan Seluruh Kades-Lurah Se Konawe di Kejati Sultra
“Jadi Walikota saat ini menjalankan amanat Undang-undang. Dalam pandangan saya, sebaiknya semua pihak bersabar menanti proses politik yang berlangsung mulai dari tingkatan partai atau gabungan partai pendukung, kemudian diusulkan oleh Walikota hingga diparipurnakan oleh DPRD Kota Kendari,” katanya.
Awaludin menambahkan, demonstrasi boleh dilaksanakan untuk menyampaikan aspirasinya sepanjang tidak melanggar Undang-undang dan tetap menghormati prinsip demokrasi.
“Kita tahu bahwa pemerintah kota itu menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat Kota Kendari. Jadi jangan sampai hak mengutarakan pendapat dan pikiran kelompok masyarakat justru berbenturan dengan kewajiban pelayanan publik,” pungkasnya.
(a)
