Reporter : Ardilan
Editor : Taya
BAUBAU – Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) memastikan sudah melakukan pemecatan secara tidak hormat kepada 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) mantan koruptor di daerah itu. Mereka diberhentikan dengan tidak hormat karena tersandung kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Baubau, Asmaun membenarkan perihal pemecatan tersebut.
Kata dia, pihaknya sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian secara tidak terhormat sejak akhir April 2019 lalu dan berlaku setelah dikeluarkannya. SK tersebut ditandatangani langsung Wali Kota Baubau, AS Tamrin.
“Sejak bulan april itu kita sudah SK-kan karena surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) terakhir sudah harus selesai pada april. Ada 10 orang. Pokoknya yang namanya putusan pengadilan Tipikor kita tidak lihat putusannya. Semuanya tipikor,” ucap Asmaun kepada sejumlah wartawan dikonfirmasi, Selasa (9/7/2019).
Asmaun menerangkan, 10 PNS yang dipecat itu semuanya telah menjalani masa hukuman atas kasus Tipikor yang dilakukannya. Semuanya sudah bebas dari masa hukuman penjara.
Asmaun juga menegaskan, dengan pemberhentian tidak terhormat itu maka secara praktis 10 PNS tersebut tidak bakal mendapat pesangon pensiunan lagi.
“Sudah jelas tidak dapat pensiun,” tegasnya.
Terkait nama-namanya PNS yang dipecat itu, Asmaun tak menyebut dengan alasan yang tak ingin diungkapkan. Dia hanya merinci 10 PNS tersebut berasal dari tiga orang dari Dinas Perhubungan, dua dari Sekretariat Daerah (Setda) Baubau, satu dari Dinas Kelautan dan Perikanan, dua dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Baubau, serta masing-masing satu dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RS Palagimata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Baubau.
Baca Juga :
- Keciprat Dana Pusat Rp 29 Miliar, Pj Bupati Konawe akan Fokus Tiga Program Pembangunan, Bangun Jalan Dari Kasipute Tembus Bandara HO
- LIRA Sultra Tantang Kejati Usut Proyek Pembangunan Stadion Lakidende yang Diduga Mangkrak
- Usai Terima Penghargaan dari Jokowi, KSK Klaim Didukung Surya Paloh dan Partai Pemenang Pilpres untuk Maju Cagub Sultra
- Status Kinerja Tinggi, Hanya Kery Satu-satunya Mantan Bupati di Sulawesi yang Turut Raih Penghargaan dari Presiden Jokowi
- BPDAS Sampara Sebut Rehabilitasi Mangrove Paling Banyak di Muna, Jadi Pusat Penanaman Serentak Pertama untuk Wilayah Kabupaten
- Terbukti Berkinerja Tinggi, Pj Bupati Harmin Ramba Raih Penghargaan, Dapat Anggaran Insentif Rp 29 Miliar 2024
Untuk diketahui, pemberhentian tidak hormat kepada PNS tersebut merupakan tindak lanjut atas keputusan bersama MenPAN RB, Mendagri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) 13 September 2018, tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
10 PNS yang sudah diberhentikan tiga orang telah memasuki batas usia pensiun. Sedangkan tujuh lainnya masih berstatus pegawai aktif. Seluruhnya terdiri atas mulai dari staf biasa, eselon III hingga eselon II dengan profesi serta jabatan yang berbeda-beda.(a)
