KENDARI – Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun Lio mengikuti video konfrensi Musrembangnas 2022 dalam Rencana Kerja Pemerintah 2023 di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Kamis 28 April 2022.
Ikut serta dalam pertemuan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, Johannes Robert Maturbongs, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sultra, Zanuria dan Kadis Komunikasi dan Informatika Sultra, Ridwan Badallah.
Turut serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam Rencana Kerja Pemerintah 2023.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan penting untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi, sebagai dampak Pandemi Covid-19 yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia. Hal itu diutarakannya dalam sambutan di pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2022, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023.
Baca Juga : Arina Rezkyana Arfa Putri Indonesia Siap Tampil Pada Mei Mendatang
“Akhir-akhir ini konflik di luar negeri menimbulkan berbagai permasalahan baru, termasuk antara lain gangguan rantai pasok, peningkatan harga komoditas, energi, dan lain sebagainya,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam telekonferensi.
Meski berada di tengah-tengah tantangan pembangunan baik di tingkat regional maupun global, namun Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersyukur bahwa perkembangan jumlah kasus Covid-19 di tanah air telah menunjukkan kecenderungan yang terus menurun dan terkendali. “Berbagai indikator penting pembangunan juga terus menunjukkan perbaikan,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Dengan demikian, hal ini diakui Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa telah membangkitkan optimisme pemerintah untuk melakukan percepatan pemulihan, sehingga Indonesia mampu menuju transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Baca Juga : Pemprov Sultra Serahkan 568 SK CPNS dan P3K
Untuk itu, pelaksanaan Musrenbang tahun 2022 ini menjadi sangat penting, sebagai upaya menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah 2023 yang responsif, adaptif, dan mampu merespons tantangan yang sedang kita hadapi bersama.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menambahkan, tema RKP 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tema RKP ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Tujuh Prioritas Nasional, sebagai fokus pembangunan pada 2023.
“Target sasaran pembangunan dalam rancangan awal RKP tahun 2023 adalah Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,9 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka antara 5,3-6 persen, Rasio Gini 0,375, dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 persen. Kemudian ada juga Indeks Pembangunan Manusia 73,31 persen, Tingkat Kemiskinan 7,5 persen, Nilai Tukar Petani 103 hingga 105 dan Nilai Tukar Nelayan 106 hingga 107,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Baca Juga : Wali Kota Serahkan Bantuan Beasiswa ke Pelajar SMP Berprestasi
Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, tema RKP 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tema RKP tersebut akan dilanjutkan dalam Tujuh Prioritas Nasional sebagai fokus Pembangunan Nasional Tahun 2023.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 telah ditetapkan juga beberapa proyek utama (major project) yang memiliki peran signifikan dalam mendukung capaian prioritas nasional.
“Dalam menyusun major projects ini diperkuat dengan penerapan mekanisme kliring house perencanaan untuk menjamin kemanfaatan output pembangunan bagi masyarakat sehingga bukan hanya sent, tetapi deliver,” imbuh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Baca Juga : Tokoh Pemekaran Bakal Dilibatkan Saat HUT Konawe Selatan ke-19
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menerangkan, beberapa major project tersebut adalah Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, Pengelolaan Terpadu UMKM, Food Estate Destinasi Pariwisata, Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stanting, Wilayah Adat Papua Pembangunan Ibukota Nusantara, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Transformasi Digital serta Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.
Salah satu kunci penting dari RKP 2023 adalah transformasi ekonomi yaitu memastikan terjadinya transformasi digital di Indonesia. Oleh karena itu, transformasi digital perlu dilakukan untuk mengimbangi dengan industrialisasi digital.
Dengan demikian Indonesia ditargetkan tidak akan menjadi konsumen besar untuk produk digital impor, tetapi juga menjadi produsen besar digital yang memasok kebutuhan domestik dan luar negeri. Karena itu Bappenas telah menyusun peta Jalan Industri Digital Indonesia sebagai bagian dari tranformasi ekonomi Indonesia.
Reporter : Sardin.D
Facebook : Mediakendari
