KENDARI – Penyegelan alat berat milik PT. Pelabuhan Muara Sampara (PMS) oleh Kepolisiaan Sektor Bondoala, Kabupaten Konawe pada akhir September 2019, kini dibuka.
Kepala Kepolisian Resor Konawe, AKBP Muh. Nur Akbar, mengatakan garis polisi dibuka untuk memberikan tanggung jawab Kepada PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI).
“Kalau tidak ada kepentingan hukum, makanya kami buka kemarin dan kami kasih tanggung jawabnya Virtue,” ucapnya, Selasa (8/10/2019).
BACA JUGA :
- Lima ASN Jadi Tersangka di Dua Kasus Korupsi di Konawe, GERAK SULTRA Pertanyakan Kesungguhan Penyidik Terhadap Kasus Makan Minum Saat Pj Bupati Harmin Ramba Rp, 9, 2 M
- Polres Konawe Tetapkan Lima ASN Tersangka Korupsi, Kerugian Negara Rp883 Juta
- Tak Miliki PKKPRL dan AMDAL, Izin Tersus PT TMN Dicabut Kemenhub Tapi Masih Ngeyel Beroperasi – GERAK Sultra Desak Kejati Turun
- Terlibat Dugaan KDRT dan Perzinahan, Oknum Brimob Polda Sultra Dipatsus – Polda: Kami Tindak Tegas Tanpa Pandang Bulu
- Proyek Hilirisasi Miliaran Dolar Terancam Seret, Komisi XII DPR RI : Kepastian RKAB Harga Mati
- Sidang Bongkar Transaksi 15.540 WMT Ore Nikel Ilegal di Kolut, GEMARI Sultra: Minta Polda, Kejati Usut Tuntas Hingga Dalangnya
Nur Akbar menuturkan segala aktivitas PT Pelabuhan Muara Sampara tetap di bawah kendali PT VDNI.
“Tetap harus bertanggung jawab, bukan berarti melindungi yang salah, tapi tetap hargai investor yang masuk. Walaupun ada perusahan yang masuk ini tetap yang bertanggung jawab adalah PT VDNI,” tuturnya saat ditemui di kediaman Bupati Konawe di Kelurahan Amonggedo usai menghadiri acara syukuran.
Meski demikian, hingga saat ini tetap melakukan penyelidikan. “Sementara alatnya orang di sewa, ini kepentingan masyarakat harus diperhatikan juga, Kami sudah komunikasi pihak VDNI dan siap bertanggung jawab,”katanya.
