LAWORO, MEDIAKENDARI.COM–
Sekretaris Kabupaten (Sekab), Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) Husein Tali, terkesan membela Kepala Bidang (Kabid), Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mubar Laode Amrin, yang diduga terlibat dalam Partai Politik (Parpol).
Husein mengatakan sepengetahuan dia Amrin berada di Bandung sementara mengikuti kegiatan sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemungkinan saja kegiatan tersebut berbarengan dengan kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Amanat Nasional (PAN).
“Sepengetahuan saya pak Amrin berada di Bandung, sementara mengikuti sosialisasi DAK. Kemungkinan bertepatan dengan kegiatan Rakernas PAN, sehingga dia ikut”, jelas Husein saat dikomfirmasi media ini, melalui telepon seluler miliknya Kamis,(24/8/2017).
Dikatakannya, untuk menjadi peserta dalam Rakernas PAN itu tidak gampang. Tidak semudah membalikan telapak tangan seperti apa yang kita bayangkan. Untuk menjadi pengurus partai tidak diliat dari bajunya saja, akan tetapi seseorang itu harus memiliki kartu keanggotaan pengurus partai.
“Tidak mudah menjadi peserta di keanggotaan PAN. Penguris inti saja banyak yang tidak bisa masuk dalam Rakernas PAN”, katanya.
Oleh karena itu, sebagai pembina PNS, lanjut Husein, tidak membenarkan jika PNS bisa terlibat di Parpol. Jika hal tersebut ia temukan maka dirinya akan memberikan pilihan kepada PNS tersebut yang tergabung pada parpol.
“Pilihannya itu singkat saja, mau jadi PNS Atau di Parpol. Saya harus kasih pilihan jika memang itu benar terbukti”, tegas Husein.
Sementara itu, Kabid Bina Marga Laode Amrin membantah tuduhan yang dilontarkan publik terhadapnya. Menurut dia, publik harus bisa membedakan yang mana dikatakan Parpol, dan mana yang bukan Parpol. Sebab dirinya itu hanya merupakan Barisan Muda PAN (BM PAN) saja.
“Jadi begini, saya di Bandung itu menghadiri acara rapat singkronisasi kegiatan DAK oleh Dinas PU. Kebetulan bersamaan acara Rakernas PAN di Bandung,” jelas Amrin.
Sebagai BM PAN, kata dia, tidak ada salahnya jika dirinya berada ditempat itu. Kecuali kalau dia ikut didalam acara Rakernas PAN atau masuk dalam struktur kepartaian, kemungkinan itu baru melanggar. Hanya saja dirinya pada saat itu, memang memakai baju BM PAN.
“Namanya juga partisan, jadi boleh-boleh ajalah. Apalagi saya sebagai BM PAN yang merupakan sayap dari PAN itu sendiri jadi bukan diwajibkan, tetapi dibolehkan. Karena BM PAN bukan Parpol melainkan sayap”, katanya.
(Baca Juga : Oknum PNS di Mubar Diduga Berpartai Politik, Telihat Memakai Baju Partai Lengkap Atribut)
Untuk diketahui, sebelumnya Bupati Mubar LM. Rajiun Tumada diduga telah mengorganisir keberangkatan salah seorang PNS, dalam agenda Rakernas PAN yang dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai 24 Agustus di Bandung.
Liputan : Alo / Jafrun
