KENDARI, MEDIAKENDARI.COM- Beberapa hari yang lalu tempat penyediaan alat kesehatan (Alkes) untuk Rumah Sakit Tipe D di Puuwatu sempat menuai polemik, pasalnya Dinas Kesehatan Kota Kendari enggan untuk menyampaikan lokasi penyimpanan alkes.
Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari turun langsung mengecek lokasi penyimpanan alkes tersebut.
Ketua DRPD Kota Kendari, Subhan mengatakan pengecekan ini dilakukan pada dua lokasi penyimpanan alkes, yakni di rumah toko atau ruko di depan Kantor Kendari Pos dan ruko di dekat PLN Kendari. Menurutnya penyimpanan tersebut masuk dalam lokasi strategis dan dilengkapi dengan sistem keamanan berupa cctv.
“Kita sarankan Pemerintah Kota Kendari dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk menyatukan penyimpanan alkes dan menggunakan gedung pemerintah sehingga saat rumah sakit selesai, sarana prasarana juga sudah siap digunakan dan mudah untuk dipindahkan ke rumah sakit,” jelasnya.
Baca Juga : Monianse Ingatkan Para Lurah di Baubau Jangan Jadi “Peminta-minta” ke Masyarakat
Dia menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak terkait. Hal ini dilakukan karena alkes ini merupakan alat sensitif yang tidak dapat di angkat begitu saja.
“Mereka siap melakukan, tapi kan ini faktor keamanan yang diprioritaskan. Karena alkes ini sensitif jangan sampai diangkat dalam kondisi terbalik dan sebagainya. Nanti kita akan komunikasi kan itu, bisa ditempatkan di gedung pemerintah, kan ada yang di Puuwatu, saya rasa akan lebih bagus,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, Rajab Jinik yang juga turut hadir saat pengecekan lokasi menegaskan jika keberadaan alkes tersebut benar adanya dan dalam kondisi aman.
“Yang jelas tidak ada barang negara yang dirahasiakan termasuk alkes. Alkesnya di simpan di tempat swasta,” tegasnya.
Berdasarkan informasi yang didapatkan ruko di depan Kendari Pos tersebut disewa oleh Dinkes per tahun sebagai tempat penyimpanan alkes tersebut.
“Itu tidak ada rahasia, hanya memang tidak semua orang bisa datang melihat itu,” ujarnya.
Meski begitu, pihaknya tidak berhenti untuk terus memantau dan mengawasi pengadaan alkes tersebut. Pasalnya pertanggungjawaban pengadaan alkes tentu menjadi laporan keuangan pemerintah kota ke DPRD Kota Kendari. “Karena laporan itu pasti masuk ke kita setelah audit BPK,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, drg Rahminingrum mengaku sebelumnya dirinya tak menyampaikan lokasi penyimpanan alkes tersebut karena pertimbangan keamanan.
“Tidak ada niat kami untuk menyembunyikan, apalagi hanya alkes fiktif. Jadi polemik atau simpang siur informasi terkait alkes sekarang sudah clear atau beres,” ungkapnya.
Dia juga menegaskan pihaknya tidak berani untuk bermain atau mengada-ada terkait keberadaan alkes ini, karena pengadaan alkes menggunakan uang masyarakat melalui dana PEN.
Baca Juga : Wali Kota Baubau Sentil Kadis Bermental Cengeng
Dia menambahkan, dari Rp55 Milyar yang dianggarkan untuk pengadaan alkes tersebut, sebanyak Rp31 Milyar telah digunakan untuk pengadaan. Selain itu untuk proses pembelanjaan pun, pihaknya juga harus melalui beberapa tahap seperti harus di review terlebih dahulu oleh Inspektorat.
“Hasil tersebut baru dapat dibelanjakan melalui E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP). Jadi tidak ada lelang dan seterusnya. Sebagian barang juga masih dalam pengiriman,” jelasnya.
drg Rahminingrum mengatakan, Pemerintah Kota Kendari juga berharap begitu selesai pembangunan rumah sakit tipe D, alat-alat ini akan di drop, di pasang, diuji fungsi dan petugasnya akan dilatih, sehingga rumah sakit bisa beroperasional dengan maksimal.
Dari hasil kunjungan tersebut, DPRD Kota Kendari akan memanggil kembali pihak-pihak terkait untuk rapat dengar pendapat, memperlihatkan kontrak dan jumlah barangnya.
Reporter: Dila Aidzin
