Reporter: M. Ardiansyah R
Editor: La Ode Adnan Irham
KENDARI – Anggota DPRD Sultra, Syahrul Said angkat bicara tekait persoalan pinjaman Pemprov untuk pembangunan mega proyek yang ditolak rekan-rekannya. Kata dia, itu hanya soal dialektika individu.
Kader Partai Nasdem Dapil Kepulauan Buton itu, seharusnya pembangunan yang sifatnya Mega Proyek yakni pembangunan jalan penghubung Kendari-Toronipa, Pembangunan Rumah Sakit Jantung bertaraf Internasional dan Pembangunan Perpustakaan Moderen bertaraf Internasional haruslah diapresiasi serta terus berlanjut.
Baca Juga :
- Tindak Lanjuti Instruksi Presiden, Kapolri Perintahkan Bareskrim dan Baintel Identifikasi dan Tindak Tambang Ilegal
- Empat Orang PT DDR Diperiksa Kejagung, Terus Bongkar Kasus Nikel Sultra dan Telusuri Afiliasi AK – Istri Gubernur Sultra Andi Sumangerukka
- BADKO HMI Sultra Rilis Pers : Bongkar Jejaring Bisnis Tambang Nikel, Sorot Arif Kurniawan dan Istri Gubernur ASR Arinta Nila Hapsari
- HAM Konawe Laporkan Pemborosan APBD Pameran Inovasi Daerah di Kejati : Kajati Sultra Dr Sugeng Bersama Bupati Yusran Ingatkan ASN Inovasi Harus Taat Hukum
- DARI JENDERAL JADI GUBERNUR SULTRA TERKAYA ke 2 Nasional, Harta ASR Tembus Rp623 Miliar, Publik Desak KPK Telusuri Sumbernya
- Mahasiswa dan WALHI Desak KEJAGUNG: Periksa Gubernur ASR dan Istrinya Usut Aliran Saham serta Konflik Kepentingan Arif Kurniawan
“Apalagi itu sudah diputuskan oleh seluruh Anggota DPRD sebelumnya,” jelas Syahrul pada Mediakendari.com, Sabtu (23/11/2019).
Harusnya lanjut Syahrul, keputusan itu patutnya dihormati semua pihak. Karena keputusan tersebut sudah bersifat kelembagaan serta pinjaman yang ada sudah menjadi Perda.
Kemudian, pinjaman tersebut juga telah melalui serangkaian proses yang sesuai dengan regulasi. Sehingga pimpinan DPRD Sultra haruslah lebih bijak melakukan pengkajian mendalam.
“Keinginan teman-teman Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan Paripurna ulang dan tentang pembatalan atau pencabutan persetujuan pinjaman Pemprov Sultra sebesar Rp 1.2 Triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), itu tidak berdasar,” ungkapnya.











