Laporan : Jaspin
Editor : Kang Upi
UNAAHA – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai mencairkan Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Konawe.
Kepala BPKAD Kabupaten Konawe, H.K. Santoso, SE., M.Si menjelaskan, pencairan mulai dibuka April 2019, untuk itu para kades diminta agar segera mengurus surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), untuk dibawa ke BPKAD bersama berkas lainnya.
“Yang jelas harus ada surat rekomendasi dari pihak BPMD, sebab yang membina desa kan BPMD,” jelas Santoso diruang kerjanya, Selasa (23/4/2019).
Namun, kata Santoso, meski pengurusan sudah bisa dilakukan, tapi untuk pencairan ADD sendiri tergantung ketersediaan dana di BPKAD. Sebab ADD yang dibayarkan berasal APBD yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Konawe.
Baca Juga :
- Usai Terima Penghargaan dari Jokowi, KSK Klaim Didukung Surya Paloh dan Partai Pemenang Pilpres untuk Maju Cagub Sultra
- Status Kinerja Tinggi, Hanya Kery Satu-satunya Mantan Bupati di Sulawesi yang Turut Raih Penghargaan dari Presiden Jokowi
- BPDAS Sampara Sebut Rehabilitasi Mangrove Paling Banyak di Muna, Jadi Pusat Penanaman Serentak Pertama untuk Wilayah Kabupaten
- Terbukti Berkinerja Tinggi, Pj Bupati Harmin Ramba Raih Penghargaan, Dapat Anggaran Insentif Rp 29 Miliar 2024
- Pemprov Sultra Jamu Kunjungan Panglima Komando Armada II TNI AL
- Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian LHK, BPDAS Sampara dan Pemda Muna Gelar Penanaman Mangrove Serentak
“Kalau anggaran sudah tersedia, maka kami siap proses. Yang penting ada uang, maka kami proses,” terang Mantan Kepala Bappeda Konawe ini.
Menurutnya, ketersedian dana ini juga mempengaruhi pencairan ADD untuk honor aparat desa. Olehnya itu, jika anggaran belum tersedia, maka aparat pemerintah desa diminta untuk sabar menunggu.
“Para kades harus sabar menunggu jika anggaran tidak ada. Sebab dananya kan menunggu dari PAD,” tuturnya.
Ia juga menegaskan, dalam pengurusan ini, para Kades harus menyiapkan bukti penerimaan honor aparat sesuai LPJ, untuk dilaporkan ke BPMD dan selanjutnya diverifikasi dan dikeluarkan rekomendasinya oleh BPKAD.
“Dalam proses pencairan anggaran, ada yang namanya skala prioritas. Apalagi PAD kita di Konawe ini tidak akan pernah tercapai,” ungkapnya. (B)