INDONESIA – Facebook sudah melarang pemasangan iklan politik dari luar Indonesia menjelang pemilihan presiden bulan depan. Pelarangan itu dikeluarkan hanya beberapa minggu setelah Uni Eropa mengkritik keras Facebook karena dianggap tidak berbuat banyak untuk menangkal intervensi dalam pemilihan umum, kantor berita AFP melaporkan, Selasa (5/3).
Jejaring media sosial terbesar di dunia itu untuk sementara melarang iklan berbayar yang terkait politisi, partai, atau upaya untuk menekan para pemilih, dari para pemasang iklan yang berbasis di luar Indonesia.
“Kami ingin menghambat upaya intervensi pada pemilu di platform tersebut, dan memudahkan masyarakat membuat suara mereka terdengar dengan sah dalam proses politik,” kata Facebook dalam sebuah pernyataan. Facebook menambahkan kebijakan itu akan berlaku mulai Selasa (5/3).
Awal tahun ini, para pejabat Uni Eropa mengecam Facebook karena tidak cukup bertindak untuk mengamati iklan-iklan pada situsnya menjelang pemilihan Uni Eropa di bulan Mei.
Baca Juga:
- Bidang Politik DPP LAT Sultra Desak DPR RI, Gunakan Hak Angket, Gibran Sudah Tidak Lagi Memenuhi Syarat Jadi Wapres
- JANGGAL, 7 IUP Baru Tiba-Tiba Muncul di Konawe Utara, Kejagung Diminta Selidiki – Langgar Moratorium.
- Ketua HIPTI Sultra Desak Satgas PKH Kejagung Jalankan Hukum Paralel, Selamatkan Ekonomi Rakyat
- Geledah 6 Lokasi di Jakarta, Kejagung Sita Rp 11,79 Miliar dari Tambang Nikel Ilegal Sultra Milik Inisial AK
- Kapolda Sultra Serap Aspirasi Warga Poasia Lewat Jumat Keliling, Bahas Narkoba hingga Judi Online
- Jenderal Ke-4 Tumbang! Dewan Pembina MC Bareskrim Diduga Otak Penyadapan Sejak 2010, Tapi Belum Ditahan Karena Stroke
Merespon hal tersebut, perusahaan merilis perangkat dan aturan baru. Perangkat dan aturan baru tersebut mewajibkan iklan-iklan politik yang terkait pemilu untuk diotorisasi dan ditandai dengan informasi “dibayar oleh.”
Perusahaan asal AS itu mulai meneliti pengaruhnya pada pemilu setelah pengungkapan pengaruh Rusia pada pemilu AS 2016.
Namun, beberapa pemimpin menuduh raksasa media sosial itu terlalu lamban mengambil tindakan.
Facebook mengatakan akan menggunakan kombinasi intervensi otomatis dan manusia untuk menghapus iklan-iklan menyinggung yang berhubungan dengan Indonesia.
Baca Juga:
- Gubernur Sultra Andi Sumangerukka Dilaporkan ke KPK! Diduga Terima Aliran Dana Tambang Rp 2,09 Triliun PT TMS
- Ampuh Sultra Harapkan Pemilik IUP Tak Salah Gunakan Kepmen ESDM 365 untuk Monopoli Jasa Pertambangan
- Jalin Kerjasama Publikasi Jangka Panjang, Komisaris MEK TV Berikan Sertifikat Penghargaan Kepada Perwakilan Manajemen Huayou Cobalt dan Apresiasi IPIP Pomalaa sebagai Pusat Hilirisasi Baru di Sultra
- Tak Miliki PKKPRL dan AMDAL, Izin Tersus PT TMN Dicabut Kemenhub Tapi Masih Ngeyel Beroperasi – GERAK Sultra Desak Kejati Turun
- Proyek Hilirisasi Miliaran Dolar Terancam Seret, Komisi XII DPR RI : Kepastian RKAB Harga Mati
- Peringati HUT ke-30, Polda Sultra Gelar Doa Bersama Hadirkan Ustadz Das’ad Latif
Indonesia sendiri tengah berjuang mengatasi gelombang ujaran kebencian yang muncul karena kelompok-kelompok konservatif mengeksploitasi media sosial untuk menyebarkan kebohongan dan menarget kelompok-kelompok minoritas.
Para pejabat berwenang khawatir materi-materi bernada menghasut yang diunggah online akan memecah belah kehidupan sosial dan beragama di negara dengan populasi penduduk muslim terbesar, menjelang pilpres pada April nanti.
Pada Februari, Facebook mengatakan sudah menghapus ratusan akun dan laman yang terkait kelompok siber Indonesia, Saracen. Kelompok tersebut dituduh menyebar ujaran kebencian dan berita palsu.
Facebook juga memiliki kemitraan pengecekan fakta dengan AFP di beberapa negara. [fw/ww]
