Laporan : Jaspin
Editor : Kang Upi
KOLTIM – Forum Rakyat Penegak Hukum (FORAK) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyayangkan pembiaran polisi atas tindakan kekerasan yang diduga dilakukan Satpol PP, yang menghalau massa aksi di Kantor Gubernur Sultra, Rabu(6/2/2019) dengan cara represif.
Direktur Forak Sultra, Taufik Sungkono menjelaskan, apabila mahasiswa dan masyarakat menyampaikan aspirasinya harus ditanggapi dengan baik, duduk bersama mencarikan jalan atau solusi agar persoalan terselesaikan dengan baik.
Baca Juga :
- Kebakaran Bangsal Kayu dan Mobil di Mandonga, Kerugian Capai 185 Juta
- KEBAKARAN MOBIL DI JALAN Y. WAYONG, KOTA KENDARI
- GAT Institute Soroti Kinerja Kalapas Kelas II Kendari Terkait Peredaran Narkoba
- Proses Evakuasi Sampah yang Diseret Banjir di Kota Kendari
- Langgar Izin Tinggal, Delapan WNA Tiongkok Dideportasi dari Sulawesi Tenggara
- Kejaksaan Negeri Kendari Terima Penyerahan Dua Tersangka dan Barang Bukti Tindak Pidana Cukai
“Wawonii adalah pulau kecil, jika dilakukan penambangan dan eksplorasi maka 10 – 20 tahun kedepan pulau itu akan mengalami, kerusakan ekologis, berupa pengurangai debit air sungai dan tanah,” ujarnya.
Untuk itu, dengan adanya kekerasan yang menimpa massa aksi yang menolak keberadaan tambang di Pulau Wawonii, dirinya meminta pihak kepolisian harus turut bertanggung jawab atas dugaan tindakan kekerasan yang juga dilakukan personil polisi.
“Oknum polisi dan Satpol PP itu ditindak, karena sudah mencederai citra kepolisian dan pemerintahan. Yang kami tahu polisi itu mengayomi masyarakat, jadi bukan malah membiarkan Satpol PP menyiksa masyarakat dan mahasiswa,” tegasnya.
Baca Juga :
- Gubernur Sultra Resmikan Gerbang Batas Koltim-Konawe
- Safari Ramadhan, Gubernur Sultra: Mari Perkuat Kebersamaan dan Semangat Membangun
- Gempa Bumi Magnitudo 5,2 Guncang Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara
- Pemda Koltim Gelar Sayembara Logo HUT ke 12 Tahun
- Roadrace Bupati dan Kapolres Cup Koltim Sukses, AKBP Yudhi Puas
- Untuk Kedua Kalinya di Gelar di Koltim, Bupati Abdul Azis Buka Kejurda Road Race Bupati dan Kapolres Cup
Tak hanya itu, dirinya juga mendesak DPRD Sultra untuk memanggil Kapolda Sultra dan Kapolres serta Gubernur Sultra untuk membahas aksi kekerasan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam, minggu ini
“Kondisi kita akan menghadapi pesta Demokrasi, jadi semestinya aparat harus berfikir panjang, agar persoalan ini tidak berlarut – larut nantinya, karena mempengaruhi kondisi stabilitas keaman di Sultra,” ujarnya. (B)
