Reporter : Mumu
Editor : Kang Upi
WANGGUDU – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), dibuat pusing oleh sikap cuek para kepala desa di daerah itu.
Baca Juga :
- DISEROBOT! Kontraktor “D” Diduga Kuasai Lahan SPK PT Oheo di IUP PT Cinta Jaya Konawe Utara, Terancam Dilapor di Polda
- BABAK BARU! Bareskrim Jadikan Putusan MK-MA Referensi Usut Aduan Ijazah Wapres Gibran
- Gelar Subuh Keliling di Poasia, Kapolda Himawan Perkuat Silaturahmi dan Sampaikan Pesan Kamtibmas
- JANGGAL, 7 IUP Baru Tiba-Tiba Muncul di Konawe Utara, Kejagung Diminta Selidiki – Langgar Moratorium.
- Ketua HIPTI Sultra Desak Satgas PKH Kejagung Jalankan Hukum Paralel, Selamatkan Ekonomi Rakyat
- Geledah 6 Lokasi di Jakarta, Kejagung Sita Rp 11,79 Miliar dari Tambang Nikel Ilegal Sultra Milik Inisial AK
Pasalnya, meskipun instansi tersebut telah melayangkan surat yang berisi permintaan data aset di desa namun sayangnya hingga saat ini permintaan itu belum mendapat respon positif.
Hal itu pun membuat geram Kepala Bidang Aset BPKAD Konut Ruri Kurniawan. Kata Ruri, pihaknya meminta data aset ke Pemerintah Desa mulai dari kendaraan dinas jenis motor, kantor desa, serta tanah desa yang kesemuanya diadakan menggunakan anggaran kabupaten.
“Tanggapan dari kepala desa itu masih sangat kurang. Yang ada baru data kendaraan dinas, itu pun cuman sebagian,” ujar Ruri, Selasa (26/3/2019).
Padahal, lanjut Ruri, permintaan pelaporan ini memiliki tujuan positif, agar keberadaan aset itu dapat dihibahkan menjadi hak milik pemerintah desa bukan lagi menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten.
“Tidak ada itu motor dinas yang dibayar pajaknya sama kepala desa, karena itu milik Pemda. Makanya kita mau serahkan aset itu dari milik Pemkab ke pemerintah desa, supaya Kepala Desa bisa bayar bajaknya. Sudah banyak pengadaan Pemda dari tahun ke tahun misalnya rehap kantor, kan ada yg dibangun bagian pembangunan. Itu yang kita minta datanya supaya bisa dihibahkan,” katanya.
Baca Juga :
- VIRAL! Karyawan PT ATS Ngamuk Tak Dikasih Makan, Singgung Anak Lokal Sengaja Dibuat Menyerah
- Ampuh Sultra Harapkan Pemilik IUP Tak Salah Gunakan Kepmen ESDM 365 untuk Monopoli Jasa Pertambangan
- Polisi Amankan Kericuhan di Area Tambang Nikel PT Askom Matarape, Sejumlah Warga Paksa Operator Turun dari Alat Berat
- Yuri Kemal Lantik Bupati Ikbar Ketua DPW PBB Sultra, Tegaskan: Ruksamin Putra Terbaik Sultra Layak Masuk Kabinet Prabowo
- KNPI Sultra Tuntut Investigasi Total Tragedi Longsong Tambang Nikel di Konut
- Polemik 5 Bokeo Mekongga Mencuat, LAT: Rusak Tatanan Budaya Suku Tolaki
Ruri menambahkan, rencana penghibahan aset tersebut telah dikonsultasikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra. Dengan tujuan setiap tahun jika ada pemeriksaan para Kepala Desa dapat melaporkan langsung selaku pengguna aset.
“Setiap tahun pemeriksaan BPK ditanya soal ini itu kan mending diserahkan ke pemerintah desa supaya kades yang mempertanggungjawabkan. Kalau sudah ada datanya itu tinggal menyurat ke Sekda agar aset itu di hibahkan,” tutupnya. (A)
