Reporter: Erwino
Editor : Taya
RAHA – Pemerintah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) serius menindaklanjuti surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (MenPAN-RB) terkait larangan ASN yang menambah libur setelah hari raya Idul Fitri 1440 H. Berdasarkan surat edaran itu, ASN diberi waktu libur selama satu pekan, yakni mulai 3 hingga 9 Juni 2019.
Pemkab Muna melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bersama asisten I dan asisten II melakukan sidak, Senin (10/6/2019) di berbagai instansi.
Alhasil, dari total 6.133 abdi negara yang bertugas di wilayah otorita Rusman Emba itu, 119 orang dinyatakan absen (tidak hadir,red). Alasannya, ada yang berupa izin dan cuti.
Namun dari 119 ASN itu, 64 orang diantaranya, baik staf maupun pemangku jabatan diketahui mangkir tanpa keterangan yang jelas.
“Dari seluruh OPD yang disidak, ada 119 orang tak hadir. 64 tanpa keterangan, baik staf maupun pemangku jabatan,” ungkap Plt. Kepala BKPSDM Muna, Rustam ditemui di ruang kerjanya, Selasa (11/6/2019).
Baca Juga :
- Usai Pengembalian Rp401,6 Miliar, Kejagung Periksa 4 Saksi BUMN dalam Kasus Nikel PT CNI
- Upacara Haornas 2026 di Polda Sultra, Pesan Menpora: Olahraga Pemersatu Bangsa
- Mahasiswa KKA UM Kendari Buat Peta Administrasi Desa Anugerah
- Daftar Perusahaan Tambang Masuk Daftar Sanksi Administratif RP80,19 TRILIUN, ANTAM Terbesar, Perusahaan Istri Gubernur Sultra ASR urutan ke 10
- GERAK – SULTRA : Jangan Hanya Sanksi Administrasi Saja Yang Kena Istri Gubernur Sultra ASR, KPK RI Kejar Pidana Pembongkaran Hutan Lindung Tambang Nikel di Pulau Kabaena Dan Aliran Dana
- Gerak Sultra Desak KPK RI Ambil Alih Penanganan Kasus PKH PT TMS, Diduga Gubernur Sultra ASR Cuci Tanggan ke Istrinya, Diminta Telusuri Pengembalian Sanksi Rp500 M dari 2 Triliun
Atas hal itu, BKPSDM Muna bakal bekerja sama dengan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Nantinya akan ada sanksi yang diberikan bagi ASN bandel tersebut.
“Jelas akan ada sanksi bagi mereka, bisa berupa teguran, penurunan pangkat ataupun penundaan gaji berkala sesuai PP 35 pasal 3 tentang kedisiplinan ASN,” tegasnya.
Hasil sidak ini kemudian dilaporkan langsung BKPSDM Muna ke pihak MenPAN melalui website. Setelah itu, sebelum 10 Juli mendatang, disusul laporan hasil klarifikasi, pemeriksaan dan sanksi yang diberikan.
“Minggu ini kita lakukan pemanggilan bagi ASN yang tak hadir untuk dimintai klarifikasinya. Hasilnya, paling lambat 10 Juli kita sudah laporkan ke MenPAN,” tukas mantan Sekretaris DPMD Muna itu.(a)
