Redaksi
KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi meneken Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 14 tahun 2019 tentang standar operasional prosedur pencitraan media lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara.
Peraturan Gubernur ini yang mulai berlaku sejak Mei 2019 lalu ini bertujuan untuk menjadi pedoman kerjasama publikasi media untuk setiap kegiatan Pemprov Sultra, baik oleh media elektronik, cetak maupun daring.
Salah satu yang diatur dalam Pergub ini yakni kerjasama media dengan Pemprov hanya bisa dilakukan dengan perusahaan media yang telah terdaftar dan terverifikasi Dewan Pers.
Kasubdit Opini dan Media Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sultra, Wa Ode Sitti Heriyani, S.Sos, M.Si menjelaskan, sejak dikeluarkannya peraturan ini maka semua perusahaan media yang ingin bekerja sama dengan Pemprov Sultra, harus sudah terverifikasi Dewan Pers.
Menurutnya, peraturan ini merupakan menyesuaikan Pasal 15 ayat 2 (f) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, Dewan Pers melakukan pendataan perusahaan pers.
BACA JUGA :
- Hj Rujuwati Harun Nyatakan Siap Maju Sebagai Ketua KKSS Kota Kendari 2026-2030
- Dari Konflik Agraria hingga Kerusakan Lingkungan, MSF Kolaka Desak Tata Kelola Nikel yang Berkeadilan
- Apresiasi Penanganan Tipikor, Ampuh Desak Kajati Sultra Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Tower Bank BPD Sebesar Rp 7, 7 Miliar
- Sempat Bersitegang Antara Pedagang dan Petugas, Ratusan Lapak Bensin Eceran di Sekitar SPBU Andonohu Ditertibkan
- Gebrakan Baru Mahasiswa Jurnalistik, Siswa SMAN 10 Kendari Diperkenalkan Cara Cerdas Menyaring Konten AI Pemilu
- Dari Kabid Transmigrasi Jadi Kadis, Lenni Kartika Indah Pimpin Dinas Cipta Karya Sultra
“ Jika mereka sudah mendaftar, terdata dan mendapatkan pengakuan baru bisa menjalin kerja sama dengan Pemprov. Aturan ini kita harapkan bisa berdampak positif bagi media untuk bisa lebih profesional, dengan aturan ini Pemprov jadi punya acuan dalam menjalin kerjasama dengan media yang bekerja sesuai aturan Dewan Pers,” ujarnya.
Perempuan yang akrab disapa Fany ini juga menjelaskan, Pergub ini disusun oleh Diskominfo Sultra berdasarkan hasil konsultasi dengan Dewan Pers dan juga atas rekomendasi auditor.
“Sebelum ada aturan ini, Kominfo dalam pengelola dana pencitraan maupun publikasi tentang Pemprov Sultra tidak ada payung hukum, sehingga indikator outpunya tidak terkontrol, padahal dana yang sudah digelontorkan cukup besar,” ujarnya.
Selain mewajibkan verifikasi media, kata Fani, Pergub ini juga mengatur syarat dan tatacara kerjasama, yaitu pertama, telah terdaftar dan terverifikasi Dewan Pers, kedua, mengajukan permohonan kepada Dinas Kominfo dan/atau OPD yang mengelola kegiatan pencitraan media.
“Ketiga, pengajuan permohonan itu dilakukan dengan melampirkan legalitas perusahaan media, termasuk sertifikat verifikasi dari Dewan Pers,” ungkapnya.
Menurutnya juga, dengan adanya aturan ini proses kerjasama menjadi semakin jelas dan terarah, termasuk salah satunya soal waktu perjanjian kerjasama, yang diatur pada Pasal 7 bahwa jangka waktu kerjasama media cetak, elektronik dan media cyber berlaku selama 3 bulan, 6 bulan dan /atau 1 tahun.
BACA JUGA :
- Wakapolri Kunjungan Kerja di Sultra, Perkuat Sinergi Implementasi KUHP dan KUHAP Baru
- Prof. Takdir Saili Terpilih sebagai Rektor UHO, Wamen Fauzan Tekankan Kampus Harus Berdampak
- Sejarah Baru Biliar Sultra! 48 Wonder Ladies Duel di Kraken Billiard, Ketua POBSI Kendari Ardiansyah Pratama Putra Siapkan Hadiah Rp 6,7 Juta + Trophy
- Kapolres Baubau AKBP Noer Alam Gandeng Wartawan Dialog Terbuka: Minta Maaf, Amankan Oknum ke Polda Sultra & Jamin Keselamatan Pers
- Gerak Cepat & Humanis! Kapolres Baubau AKBP Noer Alam Peluk Insan Pers, Selesaikan Perselisihan Oknum dengan Dialog Kekeluargaan
- WABAH SERAKAH DAN KEJAHATAN PASCA TAMBANG: POTRET WAWONII YANG DITINGGALKAN, Oleh: Sahidin, SE
“Jadi sekarang pun media yang ingin bekerjasama dengan Pemprov Sultra harus membuat Memorandum of Understanding (MoU) pihak Dinas Kominfo/OPD yang mengelola kegiatan pencitraan media dengan Pemohon,” jelasnya.
Ia juga menuturkan, efektifitas pemberlakukan Pergub ini mulai berlaku sejak April 2019 dan seterusnya, sedangkan untuk proses kerjasama yang diteken Januari – Maret 2019 belum mengacu Pergub ini.
“Jadi yang Januari – Maret 2019 itu berlum diberlakukan Pergub ini, jadi efektif berlaku mulai April 2019, setiap kerjasama di Pemprov Sultra hanya bisa dilakukan dengan media yang sudah terverifikasi,” tutupnya.
