REDAKSI
KENDARI – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Konawe menetapkan syarat bagi sekolah yang layak menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Dikbud Konawe Suryadi S menjelaskan, syarat untuk sekolah penerima DAK didasarkan pada petunjuk teknis usulan bantuan DAK.
“Selanjutnya, dipastikan data pokok pendidikan atau Dapodiknya baik, dalam artian semua format menu terisi termasuk sarana dan prasarana yang ada disekolah,” kata Suryadi.
Menurutnya, dengan ditampilkannya secara lengkap kondisi sarana sekolah, seperti ruang belajar, perpustakaan atau laboratorium atau sarana pendukung lain, akan memudahkan dalam penilaian.
“Jadi nanti akan keliatan, apakah ada yang rusak berat atau rusak ringan, jadi akan membantu penilaian akan dilakukan langsung oleh tim perencana di Kementerian Pendidikan Nasional,” ungkapnya.
Suryadi juga menjelaskan, setelah itu akan ditindaklanjuti oleh verifikator yang ada di Dikbud Kabupaten Konawe. Jika ditemukan perbedaan antara yang ditampilkan di Dapodik dan fakta dilapangan, maka usulan akan dibatalkan.
BACA JUGA :
- Polisi Bersama Masyarakat, Wakapolda Sultra Blusukan Jumat Keliling di Korumba Kendari, Ajak Warga Bentengi Keluarga dari Narkoba dan Miras
- Box Culvert Tak Dirabat, Galian Masih Tergenang Air, Ampuh Sultra Bongkar Bobrok Proyek Drainase 24,6 M APBN di Kendari, PPK 2.2 dan Bos UD Maju Harus Diperiksa
- Ketua HIPTI Sultra Rusmin Abdul Gani Sentil Aturan Baru ESDM Bagus, Tapi Bisa Picu Konflik Pengusaha Lokal
- Bendahara PERADI Profesional Kendari Lawyer Iwan Dapat Penghargaan dari Direktur MEK TV Jafrun, Bongkar Anggaran Khusus Cetak Advokat Bermutu
- Tingkatkan Akses Keadilan, PERADI Profesional Sultra Berkomitmen Dampingi Masyarakat Kecil -Lawyer Perempuan Dr. Hijriani dapat Penghargaan MEK TV
- Sang Deklarator PERADI Profesional Sultra Terima Penghargaan dari Direktur MEK TV, Dr. Syahiruddin Latif : PERADI Profesional Hadir di Sultra Tekankan Etika Advokat dan Siapkan Bantuan Hukum Gratis
“Kondisi fisik akan dicek, jika ternyata kondisi yang di Dapodik berbeda dengan yang aslinya, itu batal karena itu tidak boleh, jadi dapodik itu menentukan hasil verifikasi,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan, untuk kategori bantuan ini tidak diketntukan dari umur bangunan, tapi kondisi bangunan secara faktual, termasuk diantaranya bangunan yang menjadi korban bencna
“Jadi meski baru lima tahun dibangun, tapi langsung rusak karena bencana maka berpeluang mendapat bantuan, karena Juknis nya pun memberikan ruang bagi sekolah korban bencana,” ujarnya.
Suryadi berharap Kepala Sekolah sebagai pemimpin dalam operasional DAK, benar-benar melaksanakan agenda sesuai rencanan anggaran biaya (RAB) dan Juknis yang ada.
“Jangan coba-coba melakukan hal yang diluar juknis, dan RAB, karena saya juga bertenggungjawab secara penuh jika itu dilaksanakan seuai RAB dan juknis,” pungkasnya.
