Reporter : Ardilan
Editor : Wiwid Abid Abadi
BAUBAU – Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton (UMB), Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak agar DPRD Kota Baubau menolak revisi UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Revisi Undang-Undang KUHP (RUU KUHP).
Permintaan penolakan itu ditunjukan ratusan mahasiswa UMB dengan melakukan aksi damai di kantor DPRD Kota Baubau, Rabu (25/9/2019).
“Kami minta agar anggota dan ketua DPRD Kota Baubau sepakat menolak revisi UU KPK dan RUU KUHP. Jika tidak, kami akan memboikot kantor DPRD,” teriak perwakilan masa aksi, Ikomang Yogi Permana Putra, dalam orasinya dikantor DPRD Kota Baubau, Rabu (25/9/2019).
Menurut dia, revisi UU KPK dan KUHP bukan solusi untuk menyelesaikan banyak persoalan yang terjadi saat ini. Dengan revisi Undang-Undang ini justru, kata dia, malah mengekang rakyat.
“Banyak problem yang harus diselesaikan bukan justru merevisi undang-undang yang mengekang rakyat,” imbuhnya.
Baca Juga:
- Usai Terima Penghargaan dari Jokowi, KSK Klaim Didukung Surya Paloh dan Partai Pemenang Pilpres untuk Maju Cagub Sultra
- Status Kinerja Tinggi, Hanya Kery Satu-satunya Mantan Bupati di Sulawesi yang Turut Raih Penghargaan dari Presiden Jokowi
- BPDAS Sampara Sebut Rehabilitasi Mangrove Paling Banyak di Muna, Jadi Pusat Penanaman Serentak Pertama untuk Wilayah Kabupaten
- Terbukti Berkinerja Tinggi, Pj Bupati Harmin Ramba Raih Penghargaan, Dapat Anggaran Insentif Rp 29 Miliar 2024
- Pemprov Sultra Jamu Kunjungan Panglima Komando Armada II TNI AL
- Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian LHK, BPDAS Sampara dan Pemda Muna Gelar Penanaman Mangrove Serentak
Mahasiswa yang akrab disapa Yogi ini juga menuntut agar secepatnya Sekretaris Dewan atau Ketua DPRD Baubau membuat pernyataan penolakan revisi UU KPK dan KUHP. Sebab, jika tidak, pihaknya akan kembali melakukan aksi bersama mahasiswa kampus Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan) Baubau.
“Kalau mereka tidak membuat statement maka kita bersama mahasiswa Unidayan akan lakukan aksi jilid 2. Karena itu mereka harus berani buat statement,” pintanya.
Sayangnya penyampaian aspirasi ini membuat mahasiswa kecewa karena tak satu pun anggota DPRD Baubau berada berkantor. (B)
