INDONESIA – Ujaran kebencian yang menyebar melalui dunia maya dan kampanye langsung dapat berpengaruh terhadap generasi muda dalam memilih calon pemimpin pada pemilu. Hal tersebut tergambar dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti ujaran kebencian yang juga dosen sekolah tinggi LSPR (London School of Public Relation), Lestari Nurhayati.
Baca Juga :
- Resmi Daftar di Tiga Partai, Kini Bachrun Labuta Bidik PKS
- KPU Muna Buka Perekrutan PPK PIlkada 2024, Ini Jadwalnya
- La Ode Kardini Resmi Daftar Dua Partai Maju Pilkada Muna
- Asaad Adi Karim Daftarkan Diri Sebagai Wawali Baubau pada Penjaringan PDIP
- Resmi Daftar di PDIP, Hardodi Siap Tarung di Pilkada Busel
- Lima Caleg Terpilih PDIP Berebut Kursi Ketua DPRD Muna, Cuma Satu yang Paling Mendekati Kriteria
Menurutnya, dari 109 responden penelitiannya, 8,1 persen di antara mereka terpengaruh dengan ujaran kebencian dalam menentukan pilihan calon. Penelitian ini dilakukan selama sebulan pada Januari 2017 dengan responden di seluruh wilayah Jakarta.
“Pemilih muda ternyata tidak kebal terhadap ujaran kebencian. Selama ini kan selalu bilang media sosial, media online, cuma kampanye di panggung tidak berpengaruh. Jangan salah, ternyata tetap bahwa semua bentuk ujaran kebencian yang dilakukan berbagai pihak itu bisa mempengaruhi keputusan orang untuk pemilihannya,” jelas Lestari Nurhayati saat berdiskusi di Jakarta, Rabu (20/3/2019).
Lestari mengingatkan agar tidak menyepelekan dampak dari penyebaran ujaran kebencian yang berkisar 8 persen tersebut. Sebab, menurutnya hal tersebut dapat memecah persatuan bangsa karena terus digunakan oleh pihak-pihak yang berkontestasi dalam pemilu.
“Kalau ini digunakan sebagai salah satu cara yang terus menerus oleh pihak-pihak dalam politik untuk memenangkan pencalonan mereka. Maka kita dalam situasi kebangsaan dan kenegaraan yang kritis. Karena kita mempertaruhkan kebhinekatunggalan kita. Kita mempertaruhkan nilai-nilai kebangsaan yang sudah kita jaga,” tambahnya.
Sementara Dosen Psikologi Media dari Universitas Indonesia, Laras Sekarasih menjelaskan, maraknya penyebaran ujaran kebencian dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang. Menurutnya, ujaran kebencian tersebut akan mudah diterima jika sejalan dengan nilai yang diyakini seseorang. Meskipun, fakta yang disampaikan ujaran kebencian tersebut terkadang tidak benar.
Baca Juga :
- Hadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXVIII 2024 di Surabaya, Pj Bupati Konawe: Mari Bersatu Bangkitkan Spirit Pembangunan Daerah
- Pj Gubernur Sultra Hadiri Rakornas Penanggulangan Bencana 2024, Ini Arahan yang Disampaikan Wapres Ma’ruf Amin
- PJ Bupati Konawe Apresiasi peran TNI Angkatan Udara Dalam Menjaga Kedaulatan Negara RI di HUT TNI AU yang Ke-78
- Sekda Asrun Sebut Tema HUT Sultra ke-60, Terus Bergerak Maju, Moderen untuk Kesejahteraan Masyarakat
- Ini Hasil Perolehan Juara Lomba Jambore PKK Tingkat Provinsi di Konawe, Tahun 2025 Tuan Rumah Kabupaten Kolaka Utara
- Warga Konut Digegerkan Penemuan Mayat Lelaki Mengapung di Sungai
“Kita butuh koherensi dalam hidup. Kita butuh naratif yang konsisten. Jadi lebih mudah bagi kita untuk mempercayai atau mengaminkan ujaran yang kita percayai atau kita dukung. Sebaliknya ketika ujaran kebencian tidak sesuai dengan yang kita yakini, itu lebih mudah buat kita terprovokasi,” jelas Laras.
Laras menambahkan penyebaran ujaran kebencian akan semakin masif jika pembuatnya adalah orang yang diteladani banyak orang. Karena itu, kata dia, perlu literasi media bagi masyarakat guna mengatasi penyebaran ujaran kebencian.
Psikolog Mellia Christia mengatakan ujaran kebencian pada dasarnya dipicu oleh rasa marah seseorang terhadap sesuatu. Namun, terkadang, ekspresi marah tersebut disampaikan ke orang lain yang memiliki kesamaan dengan orang yang ia benci. Dalam konteks negara, kemarahan tersebut biasanya ditujukan kepada pemimpin daerah atau presiden.
“Kenapa menyerang orang-orang tertentu. Karena orang-orang tertentu menjadi kambing hitam yang dianggap bertanggung jawab atas ketidakmampuan mereka mencapai apa yang mereka inginkan. Kalau negara, maka orang yang paling bertanggungjawab adalah presiden. Jadi dialah yang dijadikan kambing hitam kemarahan-kemarahan. Atau kalau di daerah adalah gubernurnya,” jelas Mellia.
Kemungkinan lain, kata Mellia adalah perasaan marah secara kolektif sebagai pengalaman bangsa yang pernah dijajah Belanda dalam waktu lama. Sehingga ketika, perasaan tersebut tidak dapat disampaikan akan mudah tersulut atau terprovokasi dengan sesuatu lain seperti ujaran kebencian.
Baca Juga :
- Disnaker Baubau Rampungkan Seminar Akhir Pembangunan BLK
- Pemkot Kendari Sukses Laksanakan Anugerah Wilayah Ramah Anak
- Pj Wali Kota Kendari dan Ibu Ketua Dekranasda Tampilkan Tenun Tolaki Sangia Oleo Tepuli di Sultra Tenun Festival 2023
- Pemkot Kendari Gelar Gerakan Keluarga Sakinah
- Pemkot dan DPRD Kendari Bahas Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu Sambut Baik Pelaksanaan Rekernas IDI ke III 2023
Selain itu, kata dia, ujaran kebencian juga disebabkan kegagalan seseorang dalam mengatasi perbedaan di masyarakat. Apalagi di tengah masyarakat Indonesia yang sangat beragam dari sisi agama, budaya, bahasa dan lainnya. Menurutnya, keberagaman ini bisa berpotensi besar dalam menyuburkan ujaran kebencian di Indonesia jika tidak teratasi dengan baik.
Studi LSPR dalam skala kecil. Dibutuhkan studi-studi dalam skala lebih besar untuk memastikan kebenaran bahwa ujaran kebencian yang menyebar melalui dunia maya dan kampanye langsung mempengaruhi generasi muda dalam memilih calon pemimpin pada pemilu. [sm/ab]