Reporter : M. Ardiansyah R.
Editor : Taya
KENDARI – Ratusan massa yang tergabung Mahasiswa se-Sulawesi Tenggara berdemonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sultra, Senin (7/10/2019). Mereka menuntut untuk mengusut tuntas pelaku yang menyebabkan tewasnya dua orang mahasiswa saat aksi penolakan Rancangan Undang-undang (RUU), Kamis (26/9/2019).
Menangapi tuntutan masa aksi, empat calon pimpinan DPRD Sultra yang baru saja dilantik sebagai anggota DPRD, Abdurahman Saleh, Heri Asiku, Nursalam dan Endang menemui massa aksi dan berdiri di atas mobil demonstran.
Endang menuturkan penembakan satu mahasiswa yakni Randi harus diusut secara tuntas dan transparan.
Baca Juga:
- Gandeng Kejati Sultra, Gubernur Percepat Pengamanan Aset Daerah dan Tata Kelola SDA
- GERAK SULTRA Apresiasi Rencana Kejati Sultra Cek dan Verifikasi Tambang Nikel di Pulau-Pulau, Termasuk Pasca Tambang Milik Istri Gubernur Sultra ASR Juga
- Kejati Sultra Soroti Tambang Pulau Pulau, Sugeng: Kita Cek dan Verifikasi
- Gubernur Sultra Tantang Penegak Hukum (Satgas PKH) Periksa Istrinya Terkait PT TMS yang Menambang Nikel di Hutan Lindung Pulau Kabaena
- Kejati Sultra Gelar Pangan Murah, Sembako Dijual Harga Terjangkau di Eks MTQ Kendari
- Mahasiswa UHO Kembangkan KOHALOCK, Transformasikan Budaya Kohanu untuk Cegah Korupsi Dana Desa
“Kita hadapkan ke pengadilan, dan mendapatkan hukuman sesuai ketentuan Undang-undang yang ada,” tuturnya saat menemui ratusan massa.
Endang mengatakan kepolisian tidak boleh melindungi oknum yang tidak mematuhi perintah.
“Polda sudah memerintahkan dan mengimbau jangan membawah senjata,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak enam anggota Polres Kendari dan Polda Sultra telah ditetapkan sebagai terperiksa karena melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) saat mengamankan unjuk rasa penolakan Rancangan Undang Undang (RUU) bermasalah di Depan Kantor DPRD Sultra.
Enam anggota polisi yang telah diperiksa diantaranya berinisial DK, GM, MI, MA, H, dan E, yang merupakan anggota dari Satuan Intel dan Reserse.
Hingga saat ini, Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia masih melakukan pemeriksaan dan terus mendalami pelanggaran SOP keenam anggota tersebut.
